Senin, 28 Oktober 2013

NAMA JALAN MEDAN MERDEKA JANGAN SEENAKNYA DI GANTI

Budayawan Betawi, Alwi Shahab, mengatakan, rencana mengubah nama Jalan Medan Merdeka, Jakarta, dengan nama sejumlah tokoh pahlawan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ia mengingatkan, Jalan Medan Merdeka menyimpan nilai sejarah yang luar biasa di zaman kemerdekaan.
“Hati-hati mengganti nama jalan di Jakarta karena semuanya punya arti sejarah,” kata Budayawan Betawi Alwi Shahab, saat ditemui Kompas.com, di Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2013).
Pria yang akrab disapa Bang Alwi ini mengisahkan, kata “Merdeka” pada Jalan Medan Merdeka berasal dari peristiwa yang terjadi pada 27 Desember 1949, ketika ratusan ribu warga Betawi tumpah ruah dari sekitar Bandar Udara Kemayoran, Gunung Sahari, Gambir, sampai Jalan Medan Merdeka Utara, yang saat itu masih bernama Koningsplein North.
Semua bersukacita dan menyambut kedatangan Presiden Soekarno dari Yogyakarta setelah kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu bersamaan di Indonesia dan di Belanda.
Di Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P M Dr Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr AMJA Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan.
Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan AHJ Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Saat itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Jalan Koningsplein North.
Seluruh warga negara Indonesia yang menjadi saksi bersejarah itu berteriak memekikkan kata “Merdeka”. Tak sedikit yang berteriak sambil menangis, menyambut kedatangan sang proklamator, Soekarno, setibanya dari Yogyakarta di Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.
Alwi melanjutkan, Presiden Soekarno saat itu juga tak kalah antusias. Dari sebuah mobil terbuka tanpa pengawalan ekstra khusus, ia melambaikan tangan kepada rakyatnya, dan tak segan menjabat langsung tangan-tangan yang diulurkan kepadanya.
“Waktu bendera Belanda diturunkan, dan bendera Indonesia dinaikkan, banyak yang teriak ‘merdeka’ sambil menangis,” tutur Bang Alwi.
Adapun, kata “Medan” dalam nama Jalan Medan Merdeka, kata Alwi, berasal dari sebuah lapangan luas yang kini dikenal dengan nama lapangan Monumen Nasional (Monas). Dahulu, medan terbuka itu dinamakan lapangan Ikada kependekan dari Ikatan Atletik Djakarta.
“Saya setuju nama tokoh nasional dijadikan nama jalan. Tapi hati-hati, sebaiknya cari tempat lain. Misalnya di daerah Jakarta Selatan, atau jalan-jalan lain yang besar,” katanya.
Wacana penggantian nama Jalan Medan Merdeka
Wacana penggantian nama jalan ini mencuat setelah Panitia 17 mengusulkan agar nama sejumlah tokoh nasional dijadikan nama jalan dan mengganti nama Jalan Medan Merdeka, di Jakarta Pusat.
Ketua Delegasi Panitia 17, Jimly Asshidique menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Alasannya, untuk meningkatkan kepedulian dan rasa hormat terhadap jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang. Jimly mengatakan, nama Soekarno dan Hatta akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi dan ditargetkan terealisasi pada 10 November 2013.
Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan untuk mengganti nama jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno), dan Jalan Medan Merdeka Utara (Hatta).
Ke depan, kata Jimly, sejumlah nama tokoh nasional lainnya juga akan diusulkan menjadi nama jalan protokol di DKI Jakarta. Di antaranya, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.
Panitia 17 telah menyampaikan usulannya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto. Selanjutnya, usulan ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kesimpulan : Denggan demikian  pemerintah harus memikirkan dengan matang tentang rancana penggantian nama jalan tersebut karna nama jalan itu memiliki arti perjuangan dalam kemerdekaan indonesia jadi lebih baik di perhitungkan secara matang untuk penggantian nama jalan tersebut.


Selasa, 22 Oktober 2013

Masalah Mobil Murah

LCGC, Masalah Mobil Murah






Setelah harga BBM naik, pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk “berhemat”. Berhemat dalam arti yang seluas-luas nya dalam pengunaan energi (BBM). Pemerintah menghimbau pada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan alat transportasi, sekaligus mengajak masyarakat untuk menggunakan angkutan publik, juga sebagai upaya dalam mengurangi kemacetan.
Namun, ditengah upaya-nya itu, pemerintah justru menggulirkan kebijakan yang kontra produktif, dan boleh jadi, ironis!. Sisi ironis itu adalah dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor  33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau, Low Cost Green Car (LCGC).
Jika dilihat dari satu sisi, LCGC terlihat pro kepentingan publik (harga murah/low cost) dan pro terhadap lingkungan (Hemat Energi/green car). Namun, apa bila dilihat dari sisi yang lain, dari sisi kebijakan energi dan transportasi misalnya, LCGC ini menjadi kebijakan yang ironis!
Secara sederhana dan hukum alamiah kita katakan, dengan adanya mobil murah, pengguna mobil akan meningkat, LCGC tentu akan merangsang konsumsi bahan bakar (bersubsidi) yang lebih dahsyat. Konsumsi bahan bakar akan digenjot naik seiring dengan bertambahnya kendaraan, konsumsi bahan bakar (apalagi yang bersubsidi) tentu akan membebani APBN, dan tentu tidak sejalan dengan program penghematan energi!
Kalaupun misalnya pemerintah mengeluarkan larangan bagi LCGC untuk mengunakan BBM bersubsidi, larangan itu pasti tidak akan efektif. Penyelewengan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi pun nanti pasti akan mudah kita temui.
Di sisi yang lain, LCGC juga tidak sejalur dengan kebijakan transportasi publik dan pengurangan kemacetan. Secara sederhana, LCGC dapat mematikan angkutan publik dan menambah sesak volume kendaraan di jalanan.
LCGC dapat memanjakan masyarakat dengan penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi. Minat masyarakat dalam menggunakan angkutan publik bisa semakin menurun, angkutan publik bisa jadi akan semakin ditingalkan. Dan sekarang, bukankah kecenderungan itu telah terjadi? Apalagi nanti jika ada LCGC! Apalagi dengan lambatnya perbaikan dan peningkatan layanan dari sistem angkutan publik dan kapasitan jalan!
Sekarang saja, fakta dilapangan telah mengatakan bahwa kemacetan telah menjadi rutinitas di perkotaan, bukan hanya kota besar, tapi juga sudah menjalar ke kota-kota kecil. Pemerintah harus ingat, kapasitas jalan dan perbandingannya dengan jumlah kendaraan menjadi suatu rumus penting dalam mengelola sistem transportasi. Jangan sampai kebijakan LCGC ini menjadi momentum yang kelam dalam sejarah kebijakan transportasi negeri ini.
Memang, dari hitung-hitungan “kasar” ekonomi, dengan adanya LCGC, dimungkinkan golongan bawah dapat menjangkau harga mobil. Mobil akan semakin banyak, konsumsi akan meningkat, dan tentu akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Dengan itu, diharapkan kesejahteraan akan semakin meningkat. Apalagi jika LCGC itu diproduksi di Indonesia, lalu ditambah dengan penggunaan komponen lokal, sekaligus diikuti dengan penambahan lapangan pekerjaan, yang tentu akan membawa dampak yang baik bagi roda pergerakan ekonomi kita. Namun, apakah terori itu akan sejalan dengan fakta yang ada?
Sangat memungkinkan jika konsumen LCGC bukanlah golongan bawah, tapi malah golongan atas yang semakin gemar menambah padat koleksi garasi-nya untuk anak dan cucu-nya. Bagi rakyat kecil, membeli mobil murah tetap tidak mampu, mobilitas transportasi bisa semakin sulit, ekonomi bisa tambah melilit, akhirnya, klise, rakyat kecil tetap jadi korban!
Sebaliknya, LCGC ini tentu dapat menguntungkan produsen asing, karena yang menghasilkan LCGC ini bukanlah negeri ini sendiri. Dengan penduduk lebih dari 240 juta jiwa ditambah dengan jiwa konsumerisme dan hedonisme yang sangat tinggi, negeri tercinta ini memang menjadi lahan pasar yang menggiurkan bagi para kapitalis asing di luar sana (tentu dengan kerjasama dengan bandit lokal). LCGC ini tentu bisa menjadi program nasional yang tak nasionalis.


Kesimpulan nya :Dengan adanya mobil murah, mobil akan semakin mudah didapat, jalanan menjadi semakin padat, konsumsi bahan bakar akan semakin meningkat, kalau bahan bakar itu bersubsidi, beban APBN akan semakin berat jadi lebih baiknya pemerintah harus memikirkan secara matang dengan di adakanya program LCGC ini.

Senin, 07 Oktober 2013

Sosial

Sosialisasi

Pengertian Sosialisasi :

Suatu proses di mana anggota masyarakat mempelajari norma-norma dan nilai-nilai sosial di mana ia menjadi suatu anggota kelompok.


Tujuan Sosialisasi :

  1. Seseorang bisa menjadi masyarakat yang lebih baik.
  2. Seseorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan yang di inginkan.
  3. Seseorang akan lebih mengenal dirinya sendiri.
  4. Seseorang akan menyadari kemampuan dirinya terhadap orang-orang di sekitarnya.


Fungsi Sosialisasi :

Untuk mempublikasikan suatu informasi kepada masyarakat.


Contoh Sosialisasi :

Misalnya memberikan penjelasan tentang makna hidup sehat lingkungan yang bebas dari sampah,memberikan penjelasan tentang tertib berlalulintas,petugas keamanaan memberikan pengarahan tentang tata tertib dalam menjaga keamanan.

Kesimpulan nya :

Setiap apapun yang kita informasikan akan membuat masyarakat luas akan lebih cepat tau.


Sumber : Yahoo.com